Bentuk segera Pansus dana abadi pendidikan

WASPADA ONLINE

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait pengelolaan dana abadi pendidikan Aceh.

“Pentingnya dibentuk pansus oleh DPRA terutama untuk melihat proses transparansi dan akuntabilitas jumlah dana tersebut agar bisa diketahui oleh masyarakat Aceh,” kata kepala divisi kajian dan advokasi kebijakan publik GeRAK Aceh, Isra Safril, di Banda Aceh, pagi ini.  

Golkar Girang, Dana Aspirasi Gol, Pemerintah Pegang “Bola Panas”

Jakarta (SIB) - Perdebatan seputar dana aspirasi Rp15 miliar berujung pada disetujuinya usulan tersebut di Badan Anggaran. Anggota Komisi XI, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, usulan yang kemudian dinamakan “Dana Percepatan Pembangunan Daerah” itu diputuskan pekan lalu dalam rapat Badan Anggaran di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat. Saat Presiden SBY pidato, Banggar sedang rapat di Kopo. Sudah putus itu, Disetujui Rp15 miliar,” kata Eva saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/6).

Ternyata DPR Kita Semakin Parah

Selama ini DPR dinilai tidak peduli dengan aspirasi rakyat. Karenanya, institusi DPR telah mendapat berbagai julukan negatif, ada yang menyebutnya sebagai taman kanak-kanak, sarang para koruptor, bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai sarang penyamun.

GERAK ACEH SESALKAN PK BIBIT-CHANDRA

Saturday, 12 June 2010 01:21

Banda Aceh, 11/6 (Antara/FINROLL News) – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyayangkan langkah Peninjauan kembali (PK) yang diambil Jaksa Agung terhadap kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. “Langkah Jaksa Agung memilih PK kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah merupakan langkah yang tidak tepat, seharusnya Jaksa Agung mengunakan hak deponeering (mengesampingkan perkara),” kata Kepala Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Isra Safril di Banda Aceh, Jumat.

Dana Aspirasi Coreng Demokrasi

Banda Aceh (ANTARA News) – Gerakan Anti Korupsi Aceh menilai, dana aspirasi sebesar Rp15 miliar untuk setiap daerah pemilihan yang diusulkan dua fraksi di DPR RI mencoreng demokrasi.

“Apalagi dalam UU No. 17/2005 tentang Keuangan negara tidak ada klausul hukum yang membolehkan adanya dana aspirasi bagi anggota dewan,” kata Kepala Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Isra Safril di Banda Aceh, Senin.

Pemerintah Harus Tolak Dana Aspirasi

Jika dana ini tetap dikucurkan, kita takutkan dana tersebut akan dikelola dengan tidak tepat sasaran karena akan bersinggungan dengan program yang dikelola pemerintah daerah maupun departemen. – Isra Safril”

Selasa, 15 Juni 2010 | 16:46 WIB

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mengatakan, pemerintah harus menolak usulan dana aspirasi DPR RI karena dikhawatirkan akan dikelola dengan tidak tepat sasaran.

Demokrat Tolak Dana Aspirasi

JAKARTA (Waspada): Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan partainya menolak usulan adanya dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota dewan untuk per daerah pemilihan yang diajukan sejumlah fraksi di DPR RI.

“Kami tidak setuju kalau anggota DPR yang mengelola dana APBN untuk dapilnya,” kata Anas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, di Jakarta, Senin (7/6).

Catatan Isra Safril: Sekelumit catatan untuk para relawan untuk palestina

Ooo,
untuk jiwa yang telah tenang
Jiwa-jiwa yang tenang di malam yang tenang..
Alangkah indah jiwa para yang telah tenang..

DPJ Cari Pemimpin Baru Setelah PM Hatoyama Mundur

JEPANG
DPJ Cari Pemimpin Baru Setelah PM Hatoyama Mundur
Kamis, 3 Juni 2010 | 03:26 WIB

Tokyo, Rabu – Partai Demokrat Jepang atau DPJ berjuang mencari pemimpin baru setelah Perdana Menteri Yukio Hatoyama mengundurkan diri, Rabu (2/6). Menteri Keuangan Naoto Kan kemungkinan besar akan menggantikan Hatoyama.

3,8 Juta Warga Aceh Dapat Subsidi Kesehatan

Kesehatan

Selasa, 1 Juni 2010 | 03:14 WIB

Banda Aceh, Kompas - Sebanyak 3,8 juta warga Nanggroe Aceh Darussalam akan mendapat subsidi kesehatan dari pemerintah setempat. Subsidi ini juga memberikan insentif yang cukup bagi tenaga kesehatan serta dokter dan manajemen rumah sakit.

”Rumah sakit dilarang menolak pasien dari berbagai kalangan, terutama masyarakat miskin. Tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk melakukan hal itu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dr Yani, ditemui di Banda Aceh, Senin (31/5).