Batalkan Utang Pembelian Kapal Perang dari Jerman

Pemerintah Indonesia didesak membatalkan utang untuk pembelian dan perbaikan kapal-kapal dari Pemerintah Jerman, karena karena bertentangan dengan hukum dan rasa kemanusiaan dan keadilan, serta Departemen Keuangan segera mengambil langkah tepat menghapus utang pembelian dan perbaikan kapal itu.

“Pada tahun 1993 Pemerintah Indonesia dan Jerman mengadakan kontrak pembelian 39 kapal perang yang berasal dari Angkatan Laut Eks-Jerman Timur, dengan nilai total U$442 Juta dan nilai pembukuan sebesar U$466 juta setelah dijamin dengan kredit ekspor,” kata Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Donatus K. Marut, kemarin melalui pesan elektroniknya.

4 Tahun Tsunami, Taraf Hidup Masyarakat Nelayan tidak berubah

Menjelang masuknya empat tahun peristiwa Tusnami di Aceh, kondisi dan taraf hidup masyarakat berprofesi sebagai nelayan tidak menampakkan perubahan kondisi perekonomian kearah lebih baik. Meskipun bantuan masih banyak di Aceh, kehadiran Pemerintah dan NGO belum memberi manfaat.

“Selama ini dengan berbagai program di Aceh, khususnya bagi nelayan dalam mengolah hasil tangakapan belum menunjukkan kearah yang signifikan dan mengembirakan,” kata Post Harvest Specialist Food Agricultur Organizatation (FAO), Ray Chandara P, disela-sela workshop pasca panen tangkapan ikan, di Banda Aceh, Senin (24/11).

Sambungan Harga Tanah.. Hubungan Sofyan alias Yah Mu (Pemilik Tanah) dengan Walikota Banda Aceh

Selain dari persoalan diatas, proses pembebasan atas tanah lahan dalam proyek ternyata terbukti diarahkan, hal ini sebagaimana bukti diketahui bahwa dalam proses penetapan atas lokasi tanah adanya konspirasi dalam penetapannya, pengarahan dalam penentuan lokasi proyek tanah ini berpotensi terjadinya kolusi yang menunjukan adanya indikasi kerugian negara yang paling besar.

Berdasarkan hasil investigasi GeRAK Aceh, diketahui bahwa hubungan kedekatan antara pihak pemilik tanah lahan yang dibebaskan dengan Walikota Banda Aceh diketahui berdasarkan hasil telaah atas satu dokumen terhadap penyumbang dana pada saat Pilkada tahun 2006, dimana diketahui bahwa pemilik lahan yang dibebaskan adalah merupakan salah satu penyumbang dana tetap untuk pemenangan Walikota Banda Aceh.

Harga Tanah Siluman di Terminal Kampung Besar

Kapan Kasus Terminal Mobar Duet Banda Aceh-Aceh Besar Kelar?

oleh Isra Safril

Setelah sekian lama terendap kasus dugaan mark-up harga pembebasan tanah pada proyek pembangunan terminal mobil barang di Desa Santan dan Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, di dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Tinggi Aceh, hingga kini masih belum jelas perkembangannya dan terindikasi ada unsur permainan dalam penangan kasus.

Apalagi, pihak Kejaksaan Tinggi Aceh melalui Kasi Penekun Humas Kejati Aceh, Ali Rabas Lubis, telah mewacanakan dan berniat akan menutup serta memberhentikan penyelidikan kasus itu, dengan alasan tarif harga tanah yang dibebaskan panitia proyek sudah sesuai dengan prosedur.

“Seharunya KPK mengambil alih dan menuntaskan penyelidikan Kasus Terminal Mobar dari Kejaksaan Tinggi Aceh, agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menganggap penegak hukum bermain juga,” kata Pjs Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, Kamis (13/11).

Lalu, bagaimana sebenarnya posisi kasus itu sehingga terindikasi adanya unsur kerugian tanah pada pembebasan tanah, untuk pembangunan terminal mobil barang milik dan siapa saja telah terendus memiliki kepentingan, dengan mencoba memperkaya diri sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Non Migas Naik

Pertumbuhan ekomomi Aceh tanpa minyak dan gas bumi (non Migas) pada triwulan ketiga tahun 2008 mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,91 persen dibandingkan triwulan kedua, apabali dibandingkan dengan triwulan sama tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 3,62 persen.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi non migas triwulan pertama hingga ketiga tahun 2008 dibanding triwulan yang sama pada tahun 2007 mencapai 3,01 persen. “Pertumbuhan ekonomi Aceh itu diukur dari kenaikkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2000 pada triwulan ketiga tahun 2008, dengan mengalami konstraksi sebesar 2,34 persen disbanding triwulan kedua 2008,” ungkap Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Laode Marwan Hakim, senin (17/11) kepada Harian Aceh in di Banda Aceh.

Perempuan Aceh Menuju Legislatif

Akankah presentase 30 persen kaum perempuan di dalam daftar calon legislatif parnas maupun parlok terpenuhi. Atau itu hanya mantra penyejuk hati perempuan kita. Dan para perempuan dan lelaki yang ingin jadi pejabat itu, apa ingin melayani rakyat atau hanya untuk kepentingan dirinya.

Dunia masih dipenuhi dengan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Jumlah perempuan yang dianiaya dalam rumah tangga, perempuan yang miskin, perempuan yang buta huruf dan perempuan yang sering mengalami pelecehan seksual masih dalam persentase tinggi, merupakan contoh ketidakadilan itu.

Perempuan Belum Terlibat Dalam Rehab Rekon Di Aceh

Kaum perempuan di Aceh semenjak program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Tsunami 2004 silam, belum dilibatkan secara penuh, walaupun sebagian besar telah menunjukkan keaktifan dan keterlibatannya dalam mengawasi dan mengusulkan program yang sesuai dengan kaum perempuan.

Melacak Jejak The Da Vinci Code

Di lantai dua Gare du Nord, salah satu stasiun kereta api di Paris, Perancis, terpampang poster besar, “Rejoignez l’aventure Eurostar Quest, avec da Vinci Code.” Stasiun tersebut merupakan pangkalan kereta api ulang-alik Eurostar, penghubung Paris-London. Secara kebetulan, di London, pangkalan Eurostar adalah Stasiun Waterlo, persis di samping Westminster Abbey.

Pembaca buku The Da Vinci Code pasti akan ingat Westminster karena buku tadi menyebutkan, di gereja ini Sir Isaac Newton dimakamkan. Memang, karya Dan Brown merupakan fenomena. Terbit pertama tahun 2003, buku ini langsung menjadi buku laris.

6 Pulau Terluar Aceh Harus Dijaga

Sebanyak enam buah pulau terluar di kawasan Provinsi Aceh harus segera diberi aktivitas dan dijaga jika tidak ingin diklaim oleh Negara lain, diantaranya, pulau Pulau Rondo, Pulau Benggala, Pulau Rusa, Pulau Raya, dan Pulau Simeulue Cut serta Pulau Salaut Besar, karena hanya sebagian kecil yang kini berpenghuni.

Sementara sebagian besar lainnya merupakan pulau dengan hutan lebat, batu karang dan hanya menjadi persinggahan sementara bagi nelayan. “Peristiwa lenyapnya pulau Sipadan-Ligitan dari peta Indonesia akibat diklaim oleh Malaysia menjadi bukti nyata betapa pentingnya mengelola pulau terpencil,” ungkap Kepala Dinas Kelautan & Perikanan (DKP) NAD, Ir.Razali,M.Sc saat Konfrensi Aceh Hijau di Banda Aceh.

Dana Bagi Hasil Migas Untuk Aceh Terancam Turun

Seiring melemahnya harga minyak dunia, turut mempengaruhi keuangan secara nasional, sehingga ditakutkan penerimaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (Migas) untuk Aceh pada tahun anggaran 2009 akan menurun dari target Pemerintah Aceh

“Jika harga minyak dunia turun, maka secara otomatis Negara tidak hanya memikirkan satu Provinsi saja, seperti Aceh dalam hal pembagian Dana Migas dan pembagiannya nanti sesuai dengan pemberlakuan harga minyak dunia,” ungkap Pengamat Ekonomi Nasional, DR Muhammad Fadhil Hasan, M.Sc, disela-sela kegiatan Indonesia Economic Challenge BEM Fakultas Ekonomi Unsyiah kemarin.