Satu Tahun Satu Qanun (Menyoal Kinerja DPR Aceh)

Isra Safril - Opini

http://www.serambinews.com/news/view/39742/satu-tahun-satu-qanun

Aceh bukan saja telah mengubah situasi dan kondisi kehidupan sosial masyarakat Aceh secara keseluruhan, tetapi juga telah melahirkan dinamika politik yang baru. Bukan hanya pada ranah eksekutif tetapi juga terasa pada ranah representatif rakyat di parlemen.

Melalui Pemilu yang diselenggarakan pada 9 April 2009 lalu, parlemen tingkat provinsi yakni Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2009-2014 juga telah terpilih. Mereka adalah wakil-wakil yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengemban tugas dalam kurun lima tahun mendatang sejak pelantikan.

Jalani Hidup, Remaja Ini Tinggal di Toilet

Minggu, 8 Agustus 2010 – 09:38 wib

BANDA ACEH – Miris sekali nasib Dewi Susanti (15). Sepanjang usianya, remaja piatu korban tsunami itu kerap menjalani hidup di toilet rumahnya.

Gadis asal Desa Baro Dusun Meulinteung, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya itu mengindap keterbelakangan mental (Syncope Sindrome). Karena sering memukul teman sebayanya dan buang air besar sembarangan, keluarga terpaksa mengurung Dewi di toilet rumahnya.

Lagi, LSM Sorot Kinerja DPRA

Mon, Aug 2nd 2010, 15:53

BANDA ACEH - Kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hasil pemilu 2009 kembali mendapat sorotan tajam dari para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para anggota Dewan yang telah 10 bulan dilantik dinilai masih sibuk dalam urusan pribadi dan kelompok, sehingga hajat hidup orang banyak belum dibicarakan secara maksimal.

Pendapat ini disampaikan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian dan Kepala Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Isra Safril, menjawab Serambi, Minggu (1/8) terkait refleksi 10 bulan tugas anggota dewan Aceh hasil pemilu 2009.

Perjalanan Pokja DPRA keluar Negeri Melanggar Hukum

Kamis, 22 Juli 2010

Banda Aceh – Kegiatan perjalanan keluar negeri yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) telah melangkahi dan menyalahi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebab kunjungan tersebut bukan merupakan tugas dan kewenangan yang harus dilakukan oleh mereka.

Demikian disampaikan oleh Kepala Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Isra Safril dalam rilisnya yang diterima The Globe Journal, Rabu (21/7) di Banda Aceh. Menurutnya UU tidak mengenal adanya kelompok kerja apalagi kelompok DPRA yang berangkat tersebut tidak diputuskan dalam rapat paripurna.

Pengawas Anggaran Negara Didesak Audit Dana Abadi

BANDA ACEHA ( Berita ) : Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak pihak-pihak berkompeten dalam pengawasan anggaran negara untuk melakukan audit investigatif terhadap dana abadi pendidikan Aceh. “Kami sudah menyurati lembaga pengawas untuk menelusuri dana abadi pendidikan Aceh dengan audit investigatif,” kata Kadiv Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Isra Safril di Banda Aceh, Selasa[29/06].

Bentuk segera Pansus dana abadi pendidikan

WASPADA ONLINE

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait pengelolaan dana abadi pendidikan Aceh.

“Pentingnya dibentuk pansus oleh DPRA terutama untuk melihat proses transparansi dan akuntabilitas jumlah dana tersebut agar bisa diketahui oleh masyarakat Aceh,” kata kepala divisi kajian dan advokasi kebijakan publik GeRAK Aceh, Isra Safril, di Banda Aceh, pagi ini.  

Golkar Girang, Dana Aspirasi Gol, Pemerintah Pegang “Bola Panas”

Jakarta (SIB) - Perdebatan seputar dana aspirasi Rp15 miliar berujung pada disetujuinya usulan tersebut di Badan Anggaran. Anggota Komisi XI, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, usulan yang kemudian dinamakan “Dana Percepatan Pembangunan Daerah” itu diputuskan pekan lalu dalam rapat Badan Anggaran di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat. Saat Presiden SBY pidato, Banggar sedang rapat di Kopo. Sudah putus itu, Disetujui Rp15 miliar,” kata Eva saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/6).

Ternyata DPR Kita Semakin Parah

Selama ini DPR dinilai tidak peduli dengan aspirasi rakyat. Karenanya, institusi DPR telah mendapat berbagai julukan negatif, ada yang menyebutnya sebagai taman kanak-kanak, sarang para koruptor, bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai sarang penyamun.

GERAK ACEH SESALKAN PK BIBIT-CHANDRA

Saturday, 12 June 2010 01:21

Banda Aceh, 11/6 (Antara/FINROLL News) – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyayangkan langkah Peninjauan kembali (PK) yang diambil Jaksa Agung terhadap kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. “Langkah Jaksa Agung memilih PK kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah merupakan langkah yang tidak tepat, seharusnya Jaksa Agung mengunakan hak deponeering (mengesampingkan perkara),” kata Kepala Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Isra Safril di Banda Aceh, Jumat.

Dana Aspirasi Coreng Demokrasi

Banda Aceh (ANTARA News) – Gerakan Anti Korupsi Aceh menilai, dana aspirasi sebesar Rp15 miliar untuk setiap daerah pemilihan yang diusulkan dua fraksi di DPR RI mencoreng demokrasi.

“Apalagi dalam UU No. 17/2005 tentang Keuangan negara tidak ada klausul hukum yang membolehkan adanya dana aspirasi bagi anggota dewan,” kata Kepala Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Isra Safril di Banda Aceh, Senin.